Musyawarah Desa Kotaraja menyangkut Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dilaksanakan di Balai Desa Kotaraja Kamis 9 April 2020 dengan menghadirkan para tokoh masyarakat, Petugas PUSKESMAS dan beberapa lembaga desa mendampingi Polmas dan Babinsa.
Beberapa kasus menyangkut sistem keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah sebagai pokok permasalahan yang harus dipecahkan sesegera mungkin dengan tidak menyalahi aturan dan kebijakan Pemerintah yang sudah ditetapkan.
Pemdes menghimbau bagi para hadirin agar bersama-sama memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga diri dan lingkungan demi kesehatan dan keselamatan kita semua.
Petugas PUSKESMAS Kotaraja.
Dari Petugas (Dokter) PUSKESMAS memaparkan bahwa pihaknya telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan SOP. Ada pun langkah yang dilakukan terhadap warga yang pulang dari luar nergi atau daerah lain dengan status Orang Tidak Terjangkit (OTJ) yakni;
- Bagi warga yang pulangnya langsung melakukan pemeriksaan diri ke PUSKESMAS, pihak PUSKESMAS tidak perlu mengunjungi ke rumah namun tetap melakukan pemantauan.
- Bagi warga yang pulang dari Kabupaten, pihak PUSKESMAS akan mengunjungi warga tersebut langsung ke rumahnya dan juga akan melakukan pemantauan.
Selain itu, Dokter PUSKESMAS juga menambahkan, "sebenarnya untuk sabun cuci tangan tidak mesti pakai Hand Sanitizer tapi masih bisa dengan sabun anti bakteri biasa yang penting rutin dan setiap pulang dari berativitas luar tidak berhubungan atau kontak langsung dengan keluarga, namun membersihkan diri dan semua pakaian langsung direndam dengan deterjen!" tambahnya.
Beberapa permasalahan yang menjadi Dilema masyarakat Desa Kotaraja
Dari Tokoh Pemuda
Perwakilan Kewilayahan Jabon, Iskandar mengungkapkan bahwa peran aktif Kawil dan pihak terkait masih belum maksimal mengingat diwilayahnya ada beberapa warga yang pulang dari luar daerah namun belum mengindahkan himbauan Pemerintah atau pun Pihak PUSKESMAS untuk mengisolasi diri selama masa pemantauan. "Kekhawatiran kami akan terus ada jika warga tersebut masih bebas mengunjungi para tetangga!" tukasnya. Bapak Saprudin juga menambahkan, "ada 5 warga kami yang masih dalam pemantauan dan perlu penegasan dari Kawil atau pun tindakan lain dari Pemdes!", singkatnya.
Tokoh Masyarakat
Perwakilan LKS Marang Utara, beliau menyampaikan bahwa di wilayahnya penanganan warga yang baru pulang dari luar negeri sangat lambat. "Seperti kejadian beberapa waktu lalu ada salah seorang warga (Marang Utara) yang pulang dari luar negeri, karna sampai beberapa hari tidak ada tindakan dari Kawil maka beliau menghubungi Kawil dan RT setempat, namun itu juga lambat direspon hingga akhirnya beliau meminta bantuan Kawil Marang Selatan untuk menindaklanjuti masalah itu. Jadi, sangat diharapkan agar para Kawil maupun pihak terkait lebih cepat tanggap terhadap hal-hal seperti ini demi kenyamanan warga sekitar!" tegasnya.
Tokoh Agama
Perwakilan Kewilayahan Lingkoq Marang, H. Lalu Jansari mengungkapkan keresahannya terkait peniadaan Shalat Jum'at. "Kami merindukan shalat Jum'at, hati kami menangis, kalo bisa saya mengusulkan untuk jum'atan kita laksanakan dengan membatasi jamaa'ah di masing-masing Masjid atau Mushalla...!" usulnya.
Perwakilan Lembaga Desa
Perwakilan BUMDesa "Muda Karya Mandiri"
Mengingat kapasitas sebagai lembaga desa yang siap andil dalam pelayanan kebutuhan warga masyarakat, terlebih pada situasi saat ini beberapa program desa terkendala dengan keuangan, BUMDesa menyatakan siap untuk bekerjasama. "Jika saja Pemdes lebih awal melibatkan BUMDesa, mungkin saja barang kebutuhan bisa disediakan!". Untuk membantu kelancaran Program Pemdes dan penanggulangan penyebaran Virus Corona Direktur BUMDesa mengusulkan beberapa hal;
- Terkait pengadaan ragam kebutuhan, mengusulkan agar Pemdes dan BPD untuk bisa lebih melibatkan BUMDesa
- Terhadap para Kolektor Bank Konvensional dan Bank-Bank luar agar Pemdes bisa mengatur kebijakan, mungkin dengan membatasi ruang gerak ke pelosok-pelosok atau ruang lingkup Desa Kotaraja, karna siapa tahu mereka (Kolektor) sebelumnya juga sudah masuk dan menjelajah di daerah atau tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai Zona Merah. Jika hal itu terjadi, tentu saja akan membahayakan bagi masyarakat.
Perwakilan BMT.
Beberapa waktu lalu BMT sudah mengadakan Program Penyemptoran ke sejumlah Mushalla yang ada di Desa Kotaraja. Dan untuk program selanjutnya, dalam beberapa hari ke depan direncanakan akan membagikan Masker untuk warga masyarakat Desa Kotaraja yang kemungkinan akan dilaksanakan di Perempatan Desa Kotaraja.
Tanggapan-Tanggapan
Ketua BPD Lalu Isnaini mengapresiasi kepada Lembaga Keuangan (BMT) yang secara mandiri telah melibatkan diri dan membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dengan sigap dan cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi terkait Pandemi COVID-19. Dan berterimakasih karna (BMT) bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kotaraja. Baik dalam program penyemprotan yang sudah dilakukan dan juga program penyediaan Masker Gratis yang dalam perencanaan.
Babinsa menyampaikan "terkait Ibadah (Shalat Jum'at) yang sementara waktu ditiadakan, kita semua memang merindukan untuk melaksanakannya. Tapi kita semua juga harus faham dan sadar akan pentingnya penanggulangan penyebaran Virus Corona. Dan kita juga jangan sampai termakan isu-isu negatif yang di share di berbagai sosial media karna kita juga mempunyai para Ulama yang lebih tahu keadaan dan situasi yang kita hadapi saat ini. Keselamatan ini bukan hanya untuk diri pribadi kita, tapi kita juga punya tetangga punya masyarakat yang bisa kena dampak. Jadi, mari kita tetap waspada, tetap tenang dan memperbanyak ibadah beribadah secara mandiri!".
PJS Kotaraja, "mohon kesadaran untuk kita semua, saling menjaga dan mengingatkan. Dan dari Pemdes kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Ada pun keterlambatan Program Kegiatan karna sesungguhnya Pemdes masih terkendala pendanaan karna sampai saat ini Dana Desa masih belum kami terima, tapi dalam waktu dekat, setelah Dana Desa terealisasi pasti program-program akan berjalan lancar!".
Mohon saran dan masukan...!
Ada pun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimaksud adalah bantuan yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang akan diperuntukkan kepada setiap Kepala Keluarga dan diutamakan bagi masyarakat korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penderita Penyakit Menahun, masyarakat tidak mampu lainnya yang belum memperoleh bantuan.
Untuk menghindari adanya tumpang tindih penerima bantuan, diminta kepada Kepala Desa untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat Calon Penerima Bantuan dengan keriteria bahwa Kepala Keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako, Bantuan Pra Kerja, Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Pemerintah Propinsi NTB dan Bantuan JPS dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
